Program Magister Teknologi Pembelajaran

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan merupakan komponen strategis di dalam mendukung terwujudnya pembangunan bangsa Indonesia yang berkualitas. Menyadari akan hal itu, pemerintah dengan mendorong secara intensif keterlibatan masyarakat di berbagai lini/sektor baik pusat maupun daerah terus menerus melakukan upaya-upaya intensif dan inovatif yang terarah pada peningkatan layanan dan perbaikan mutu sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh kebutuhan masyarakat yang ada di daerah-daerah perkotaan, akan tetapi juga diarahkan dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan atau minat masyarakat di daerah-daerah yang selama ini masih belum optimal tersentuh melalui layanan pendidikan. Kebijakan ini selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 yang mengungkapkan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Menyadari kondisi geografis bangsa Indonesia yang sangat beragam, khususnya daerah Kalimantan Barat yang masih mengalami masalah terutama sekali dalam bidang trnsportasi akibat masih terbatasnya akses prasarana dan sarana yang dimiliki, maka upaya-upaya merespon kebutuhan-kebutuhan layanan pendidikan bagi daerah-daerah menjadi suatu masalah yang harus menjadi kajian dan perhatian secara khusus. Pada satu sisi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan mengalami peningkatan yang siginifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun keterbatasan-keterbatasan pemberian layanan menjadi masalah tersendiri pada sisi yang lain, misalnya peserta didik yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan, jangkauan wilayah yang membutuhkan waktu cukup lama, terbatasnya ruang-ruang belajar di perguruan tinggi penyelenggara. Salah satu bentuk nyata besarnya opini masyarakat untuk mengikuti pendidikan lanjut, khususnya program magister adalah dengan semakin banyaknya permintaan kerjasama dari daerah-daerah tingkat II di Kalimantan Barat yang mengharapkan kesediaan FKIP untuk melayani pendidikan Magister bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Tentu saja hal ini disikapi secara arif dan cermat, karena lembaga penyelenggara tidak akan mungkin melaksanakan model penyelenggaraan program pendidikan yang bertentangan dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku, walaupun pada sisi lain FKIP harus memiliki kepekaan dan kepedualian yang besar terhadap keinginan-keinginan masyarakat tersebut.

Di tengah berbagai keterbatasan FKIP Untan terus dicari upaya yang dapat menjadi solusi terbaik guna menemukan jalan keluar untuk merespon kondisi yang dihadapi seperti dikemukakan di atas.

Mengkaji secara cermat berbagai faktor internal maupun eksternal yang ada, maka penyelenggaraan Program Magister Teknologi Pembelajaran Berbasis ICT merupakan alternatif yang diyakini memiliki daya implementasi dan keberlanjutan lebih besar dibandingkan dengan alternatif lain terutama dikaitkan dengan kondisi daerah Kalimantan Barat yang sangat luas. Dengan melaksanakan model ini mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan sesuai tuntutan yang berlaku di dalam ketentuan sistem kredit semester. Demikian pula tidak harus meninggalkan aktivitas/pekerjaan di daerah dalam waktu yang lama, kemudian dapat melakukan komunikasi secara online (dialog dan konsultasi) tanpa terkendala karena keterbatasan waktu dan ruang dari salah satu pihak. Hal semacam ini menjadi kekuatan di dalam penyelenggaraan Program Magister Teknologi Pembelajaran Berbasis ICT.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: